Beritabaru.com.Bulukumba – Ketua LSM Trinusa Bulukumba, A.M. Makkoaseng, melalui tim investigasinya, kembali meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk transparan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait proyek swakelola rehabilitasi dan pembangunan sekolah di Bulukumba. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah RAB dan bahan-bahan yang digunakan dalam proyek tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta agar PPK terbuka mengenai RAB dan rincian bahan yang digunakan. Masyarakat harus tahu apakah anggaran dan material yang di pergunakan sudah benar sesuai rencana. Ini penting untuk memastikan proyek berjalan dengan transparan dan akuntabel,” ujar A.M. Makkoaseng, Minggu (13/10/2024).
Desakan ini muncul setelah LSM Trinusa menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan ketidak sesuaian antara material yang digunakan di lapangan dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan. A.M. Makkoaseng menegaskan bahwa publikasi RAB akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek swakelola ini.
“Kita tidak ingin ada kecurigaan atau prasangka buruk. Dengan memunculkan RAB, PPK bisa menjelaskan apakah semua sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan,” tambahnya.
LSM Trinusa menganggap bahwa keterbukaan informasi ini penting, karena proyek tersebut melibatkan kepentingan pendidikan dan masa depan generasi muda. “Proyek rehabilitasi dan pembangunan sekolah adalah hal krusial yang harus diawasi dengan ketat, agar fasilitas pendidikan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan layak untuk digunakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PPK belum memberikan tanggapan terkait permintaan ini. Masyarakat dan sejumlah pihak terus mendorong adanya transparansi penuh dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, terutama yang menyangkut pembangunan fasilitas publik seperti sekolah.
LSM Trinusa berharap langkah ini menjadi pemicu bagi pemerintah daerah Bulukumba untuk lebih terbuka dalam setiap proses pembangunan yang dijalankan, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan dana yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.*
