Aktivis Asatu Soroti Kinerja DPRD Bulukumba: Inspeksi Tanpa RAB, Efektifkah?

Beritabaru.com.Bulukumba – Aktivis dari organisasi Asatu mengkritik kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba terkait pelaksanaan inspeksi lapangan dalam pengawasan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba (20/01/2025).

Ikar Aenul Ma’arif, perwakilan Asatu, mengungkapkan bahwa setiap tahun DPRD kerap menemukan masalah berulang pada fasilitas sanitasi, khususnya toilet (WC). Pada tahun 2023, WC menjadi temuan utama dalam inspeksi, namun masalah serupa kembali muncul pada 2024. Hal ini menunjukkan pola yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

“Kami menduga inspeksi lapangan yang dilakukan DPRD tidak didukung oleh Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai pembanding. Akibatnya, pengawasan cenderung tidak maksimal dan hanya terfokus pada rehabilitasi WC,” ujar Ikar.

Pentingnya RAB dalam Inspeksi

Menurut Ikar, tanpa dokumen RAB, pengawasan menjadi tidak transparan dan berpotensi mengabaikan masalah lain yang lebih mendesak, seperti mutu beton, sloof, rimbal, kolom, dan aspek teknis lainnya.

Dokumen RAB dinilai krusial karena memuat rincian anggaran, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan proyek. Kehadirannya membantu memastikan bahwa pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan.

Alasan Wajibnya Membawa RAB dalam Inspeksi:

1. Landasan Hukum:

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 35)

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 23)

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Pasal 73)

2. Tujuan Audit:

Memastikan kesesuaian antara anggaran dan pelaksanaan.

Mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian.

Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Memantau kemajuan proyek secara akurat.

3. Manfaat RAB:

Meningkatkan akurasi audit.

Memudahkan verifikasi data.

Membantu mendeteksi penyelewengan.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Masalah ini bukan sekadar temuan WC setiap tahun, tetapi bagaimana DPRD dapat memastikan anggaran digunakan tepat sasaran, efisien, dan transparan,” tambah Ikar.

Harapan untuk Perbaikan

Asatu meminta DPRD Bulukumba untuk mengevaluasi mekanisme pengawasan mereka, terutama pada proyek-proyek sektor pendidikan yang semestinya menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Bulukumba maupun Ketua Komisi IV belum memberikan tanggapan atas sorotan yang disampaikan Asatu.**

Pewarta:Akbar