Beritabaru.com.Kabupaten Asahan– Ketua Umum DPP LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) Asahan Sumut RI, Dodi Antoni, mendesak Bupati Asahan dan Kepala Dinas PMD untuk segera mencopot Bangun Hasibuan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat. Pasalnya, kepemimpinannya dinilai tidak layak dan jauh dari prinsip transparansi serta partisipasi warga.

Warga Mengeluh: Tak Dianggap dalam Musrenbang!

Laporan dari warga Dusun 6 dan Dusun 9 menyebutkan bahwa mereka kecewa dengan sikap kepala desa yang tidak melibatkan mereka dalam berbagai agenda desa, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada 13 Januari 2025.

“Kami seperti dianggap bukan warga desa sendiri! Bahkan saat kami berinisiatif mengumpulkan dana pribadi sebesar Rp30 juta untuk membangun jalan yang sudah 30 tahun rusak parah, bukannya mendapat apresiasi, malah diperlakukan seperti musuh,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga berinisial S, yang merasa heran karena tokoh masyarakat, pemuka agama, serta pemuda desa tidak pernah diundang dalam kegiatan desa.

“Kami tidak pernah tahu apa yang mereka bicarakan di sana. Sampai sekarang, hasil Musrenbang pun masih misteri bagi kami. Kepala dusun juga tidak pernah memberikan informasi terkait kegiatan desa,” keluhnya.

GEMMAKO: Musrenbang Itu Hak Warga, Bukan Milik Pejabat!

Dodi Antoni menegaskan bahwa Musrenbang bukan hanya forum formalitas, melainkan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terkait pembangunan desa.

“Musrenbang adalah hak warga! Forum ini harus partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Jika kepala desa dan perangkatnya tidak memahami ini, maka ada yang salah dengan kepemimpinan mereka,” tegas Dodi.

Ia pun merinci berbagai hal yang seharusnya dibahas dalam Musrenbang, di antaranya:

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)
Daftar Prioritas Usulan Tahun Anggaran Berikutnya
Skala Prioritas Pembangunan Desa
Program Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba & Stunting

Namun, faktanya, warga merasa dipinggirkan dan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa mereka sendiri.

Desak Pencopotan Kades & Kadus yang Tak Layak!

Atas berbagai kejanggalan ini, GEMMAKO Asahan dengan tegas meminta Bupati Asahan, Kadis PMD, dan Camat Simpang Empat untuk segera mencopot Bangun Hasibuan sebagai Kepala Desa Sei Lama beserta kepala dusun yang dinilai tidak kompeten.

“Pemerintahan desa harus diisi oleh pemimpin yang paham tugasnya dan mau mendengar suara rakyat, bukan justru menutup akses partisipasi warga dalam pembangunan!” pungkas Dodi Antoni.

Akankah Bupati Asahan mengambil tindakan tegas? Atau keluhan warga akan kembali diabaikan? Kita tunggu langkah selanjutnya!***

(Red/Tim)