Beritabaru.com.Bulukumba – Setelah mencuatnya kembali pemberitaan mengenai proyek paving blok di Dusun Bentenge, Desa Bulolohe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, pihak Inspektorat memastikan akan turun langsung untuk melakukan audit dana desa. Kepala Inspektorat menyatakan bahwa timnya akan melakukan pemeriksaan usai Lebaran guna memastikan transparansi penggunaan anggaran desa.
Menanggapi hal tersebut, aktivis dari lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) Akbar kembali angkat bicara. Ia menegaskan bahwa audit tidak boleh berhenti pada pengembalian dana semata jika ditemukan penyimpangan. “Harus ada tindakan tegas, termasuk sanksi pidana jika ada bukti pelanggaran. Ini penting agar ada efek jera bagi pengelola anggaran desa,” ujar Akbar pada Kamis (28/04/2025).
Masyarakat pun menaruh harapan besar agar audit ini benar-benar berjalan transparan dan memberikan dampak nyata dalam pengelolaan dana desa yang lebih baik di masa depan.
Diberitakan sebelumnya, Proyek pembangunan paving block di Dusun Bentenge, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, tengah menuai sorotan tajam. Pekerjaan yang menggunakan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 152.958.000 dengan volume 135 x 3,5 meter² ini diduga dikerjakan asal-asalan dan jauh dari standar kualitas yang seharusnya.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) pun angkat bicara. Akbar, salah satu perwakilan LSM, mendesak Inspektorat Kabupaten Bulukumba segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan.
“Ini sangat disayangkan! Jika proyek seperti ini terus terjadi, ini bukan pembangunan, melainkan pemborosan anggaran!” tegas Akbar dengan nada kecewa, Rabu (26/03/2025).
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kejadian serupa bukan pertama kali terjadi di Desa Bulolohe. “Berkali-kali proyek di desa ini dikerjakan asal jadi. Inspektorat jangan pura-pura buta dan tuli!” tambahnya.
Tak hanya dari LSM, keluhan juga datang dari masyarakat setempat yang geram melihat anggaran desa diduga disalahgunakan. Warga berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang agar proyek desa tidak terus-menerus bermasalah.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bulolohe belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ini.
Kini, semua mata tertuju pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba. Akankah mereka bertindak tegas, atau kasus ini hanya akan menjadi deretan panjang proyek bermasalah yang dibiarkan begitu saja?
