Beritabaru.com.Seluma -.Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Seluma, Ekke Widoto Khahar, SH., MH., menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Seluma, Selasa 19 Mei 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Ormas OMBB, M. Diamin, bersama sejumlah awak media ke Kejaksaan Negeri Seluma, Senin (19/5). Kunjungan ini bertujuan menjalin sinergi dan kolaborasi dalam pengawasan penggunaan anggaran APBD dan APBN, baik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pemerintahan desa.
Kasi Pidsus Ekke Widoto Khahar yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Intelijen Kejari Bengkulu Utara itu menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hukum.
“Terima kasih kepada Ketua Umum OMBB M. Diamin dan rekan-rekan media atas kunjungannya. Kami dari Kejari Seluma, khususnya di bidang Pidsus, siap bersinergi dengan ormas, lembaga, aktivis, media, dan masyarakat dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi,” ujar Ekke.
Ia juga menegaskan keterbukaan pihaknya terhadap setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi.
“Silakan laporkan jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Jika terbukti, kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu. Ini komitmen kami untuk menjaga keuangan negara dari para pelaku korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Ormas OMBB M. Diamin menyampaikan apresiasinya terhadap sikap terbuka dan responsif yang ditunjukkan pihak Kejari Seluma, khususnya Kasi Pidsus yang baru.
“Kami sangat mengapresiasi sambutan hangat dari Kejari Seluma, terutama Bapak Ekke Widoto Khahar. Beliau berkomitmen untuk bersinergi dalam pengawasan anggaran, baik di tingkat OPD maupun desa. Ini langkah penting dalam mencegah dan menindak korupsi,” ujarnya.
M. Diamin juga mendesak agar pihak kejaksaan tidak ragu menindak oknum-oknum yang terbukti melakukan korupsi, terutama di lingkungan pemerintahan desa yang belakangan ini marak tersandung kasus hukum.
“Kami meminta agar kejaksaan bertindak tegas terhadap para pelaku, apalagi belakangan ini cukup banyak kepala desa di Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi,” tutupnya.
Pewarta:tim redaksi
