HALSELSELASA Labuha, Halmahera Selatan — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halmahera Selatan mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda Laos, untuk segera meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan kerusakan ekosistem mangrove di wilayah Labuha. Mereka menilai respon Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih belum optimal dalam menangani bencana banjir yang kerap terjadi di daerah tersebut.
Ketua DPC GPM Halsel, Bung Harmain Rusli, menyatakan bahwa kerusakan hutan mangrove di pesisir Labuha turut memperparah dampak banjir yang melanda pemukiman warga, fasilitas umum, dan infrastruktur jalan di sejumlah titik.
“Gubernur tidak bisa hanya mengandalkan laporan dari bawah. Harus datang melihat langsung kondisi masyarakat, terutama di kawasan yang rusak akibat konversi mangrove,” tegasnya.
Menurutnya, banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga karena berkurangnya daya serap lingkungan akibat pembabatan mangrove secara masif dan tidak terkendali.
GPM Halsel juga mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera mengevaluasi kebijakan tata ruang serta perlindungan kawasan pesisir. Mereka menekankan pentingnya rehabilitasi mangrove melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal.
“Banjir ini bukan hanya soal cuaca ekstrem. Ini soal salah urus lingkungan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemda Halsel harus bertanggung jawab dan hadir di tengah rakyat yang terdampak,” ujar Bung Harmain.
GPM Halsel berharap kehadiran langsung Gubernur di lokasi terdampak dapat menjadi titik awal komitmen serius dalam mencegah bencana serupa di masa mendatang melalui kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pungkas dewan pimpinan cabang Halmahera Selatan pewarta haji’ Yasin
