Jakarta – Penetapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebagai tersangka kasus korupsi bukan sekedar skandal hukum, tetapi juga tamparan keras bagi jutaan buruh di Indonesia. Pejabat yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak pekerja justru diduga ikut merusak fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mestinya menjadi garda terakhir bagi pekerja agar pulang dengan selamat setelah bekerja, kini dipertanyakan kredibilitasnya. Buruh pun khawatir: bagaimana bisa nyawa pekerja dijadikan komoditas dalam praktik korupsi?
“Keselamatan kerja bukan hanya soal aturan di atas kertas, ini soal hidup-mati buruh. Kalau program K3 sampai dikorupsi, artinya negara sedang mempertaruhkan nyawa rakyat pekerja,” tegas Partai Buruh dalam pernyataannya.
Partai Buruh menilai kasus ini mencederai mandat perlindungan pekerja. Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 di Kemenaker. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, K3 hanya akan menjadi proyek rawan penyimpangan, sementara buruh terus menanggung risiko kecelakaan kerja.
Kecurigaan publik kini semakin menguat: benarkah negara hadir melindungi buruh, atau justru membiarkan pekerja semakin rentan di lapangan?
“Jika anggaran K3 diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa pekerja di pabrik, di tambang, di jalan raya, dan di setiap lini industri. Ini bukan sekadar kasus hukum, tapi soal masa depan perlindungan buruh di Indonesia,” pungkas pernyataan itu.***@red.
