Beritabaru.com.PALU, SULAWESI TENGAH – Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, berlangsung dengan semarak, namun juga diiringi aksi demonstrasi yang menyerukan perlawanan terhadap korupsi. Sejumlah organisasi, termasuk International League of Peoples’ Struggle (ILPS) Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng, Serikat Hijau Indonesia, hingga Konsorsium Pembaruan Agraria, berkumpul dalam unjuk rasa yang digelar di tiga titik strategis: Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, DPRD Sulteng, dan LBH Sulteng, Senin 09/12/2024.
Massa aksi membawa spanduk dan poster dengan pesan tegas, seperti “Lawan Korupsi, Selamatkan Negeri”. Para demonstran bergantian berorasi, mengkritisi berbagai persoalan korupsi yang dianggap semakin merajalela di Indonesia.
Advokat Rakyat Agussalim, SH, dari Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), menyatakan bahwa peringatan Harkodia bukan hanya sekadar ritual tahunan, melainkan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak destruktif korupsi.
“Korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sindikasi kapitalis birokrasi dan oligarki. Perampasan sumber daya alam melalui perizinan investasi ekstraktif, seperti tambang dan perkebunan sawit, menunjukkan bagaimana korupsi telah menjadi alat untuk merusak demokrasi dan hak masyarakat adat,” tegas Agussalim dalam orasinya.
Ia menambahkan bahwa gerakan antikorupsi tidak boleh hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, melainkan harus menjadi agenda bersama rakyat. “Kita harus melawan korupsi sebagai bagian dari perjuangan melawan kapitalisme global yang terus menindas rakyat kecil,” ujarnya.
Sorotan terhadap KPK dan Pemerintah
Dalam aksi tersebut, kritik juga diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan perannya. Agussalim menyebut, “KPK hanya sibuk dengan operasi tangkap tangan (OTT) dan sidang-sidang formal, tanpa menyentuh akar masalah korupsi yang terhubung dengan sistem kapitalis global.”
Ia pun mempertanyakan apakah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu memenuhi tuntutan pemberantasan korupsi yang telah menjadi komitmen internasional. “Reformasi hukum belum cukup. Korupsi adalah kejahatan lintas batas yang membutuhkan sinergi global, bukan sekadar retorika nasional,” pungkasnya.
Ajakan untuk Bersatu
Demonstrasi ini juga menyerukan kepada masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. “Tidak cukup hanya menuntut, kita harus bersatu. Mulai dari menolak izin tambang yang merampas tanah rakyat hingga melawan praktik suap di birokrasi. Korupsi adalah ancaman bagi keberlanjutan bangsa,” kata seorang peserta aksi.
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Kota Palu mengingatkan bahwa perjuangan melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Sebuah perjuangan kolektif yang harus terus digelorakan demi keadilan dan keberlanjutan.**
