Beritabaru.com.Jakarta – Isu tentang dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Penjabat (PJ) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, semakin memanas. Baru-baru ini, Ketua Pansus dan beberapa anggota DPRD Kendari, bersama dengan sejumlah aktivis, termasuk BiLung Silaen, Somad, dan Ita, mengunjungi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk mempertanyakan kelanjutan dari laporan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, para aktivis dan anggota DPRD mendesak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk segera mencopot Muhammad Yusup dari jabatannya sebagai PJ Wali Kota Kendari. Mereka menilai bahwa Yusup telah menyalahgunakan APBD, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Kendari.
BiLung Silaen, yang juga merupakan aktivis 98, menegaskan bahwa jika tidak ada tindakan tegas dari Kementerian Dalam Negeri, maka akan ada aksi besar-besaran yang dilakukan secara serentak di Jakarta dan Kendari. “Kami tidak melihat adanya respon yang memadai dari Irjen Kemendagri terkait laporan kami. Jika ini terus berlanjut, kami akan mengadakan aksi besar-besaran untuk mendesak Menteri Tito Karnavian agar segera mencopot Muhammad Yusup,” ujar BiLung Silaen.
Desakan ini menimbulkan spekulasi bahwa Tito Karnavian mungkin enggan atau takut untuk mengambil tindakan tegas terhadap Muhammad Yusup, meskipun bukti-bukti dugaan penyalahgunaan APBD telah disampaikan. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait langkah yang akan diambil terhadap tuntutan ini.
Masyarakat Kendari dan para aktivis berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat dan adil, demi menjaga integritas dan transparansi pemerintahan di daerah tersebut.
Lp:Biloenk
