Beritabaru.com.Bulukumba, – Proyek drainase di Jalan Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kabupaten Bulukumba, mendapat perhatian serius dari Lembaga A1. Dikhawatirkan, proyek ini akan mengajukan addendum atau perpanjangan waktu kontrak, meski awalnya direncanakan selesai tepat waktu. Namun, sejumlah hambatan di lapangan dikabarkan memicu kontraktor untuk mempertimbangkan addendum guna menambah durasi pengerjaan.
Ketua Lembaga A1, AM. Try Wahyudi Nur, menegaskan bahwa pengajuan addendum harus melalui pertimbangan matang. “Addendum seharusnya hanya untuk kondisi darurat atau perubahan signifikan yang tak terduga, bukan akibat perencanaan yang kurang matang atau karena alasan administrasi, seperti anggaran yang belum cair,” ujar Try.
Menurut Try, lambannya progres proyek drainase ini mencemaskan warga. Infrastruktur drainase sangat penting untuk mencegah banjir, apalagi menjelang musim hujan. “Kalau pekerjaan tertunda dan kontrak habis, lalu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian masyarakat?” tambah Try, dalam perbincangannya di sebuah warkop.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait dugaan lemahnya perencanaan proyek. “Jika kontraktor tak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, ini mengindikasikan kurangnya pengawasan dan perencanaan yang tak optimal dari instansi terkait,” jelasnya.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bulukumba mengklarifikasi bahwa proyek drainase tersebut masih dalam masa kontrak hingga November. “Perpanjangan waktu atau addendum hanya diterapkan bila masa kontrak berakhir dan masih ada item pekerjaan yang belum selesai. Saat ini belum ada addendum,” tegas perwakilan PUPR.
Try Wahyudi Nur mendesak pemerintah agar tidak mudah menyetujui addendum tanpa alasan kuat. Ia juga menyerukan perlunya sanksi tegas bagi kontraktor yang gagal memenuhi target. “Anggaran negara harus dimanfaatkan dengan baik dan prosedur harus dipatuhi untuk menghindari penyalahgunaan dana publik,” katanya.
Warga Bulukumba pun berharap pemerintah lebih proaktif dan menjaga transparansi dalam setiap proyek infrastruktur yang menyentuh kepentingan masyarakat.*
