Halmahera Selatan, Maluku Utara – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mendesak Bupati Hasan Ali Basam Kasuba untuk bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dialami sejumlah wartawan saat menjalankan tugas peliputan kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara, Serly Laos, bersama Tenaga Ahli BNPB RI, Mayjen TNI Denny Herman, di posko utama bencana banjir Halmahera Selatan, Senin (30/6/2025).
Kejadian memprihatinkan ini bermula ketika staf ahli bidang pemerintahan Pemkab Halsel, Saiful Turuy, mempersilakan para wartawan untuk melakukan sesi konferensi pers dengan Gubernur Serly Laos. Namun secara tiba-tiba, salah satu oknum anggota TNI diduga mendorong para wartawan hingga menyebabkan ketegangan di lokasi. Kejadian ini memicu reaksi keras dari para wartawan yang merasa haknya untuk menjalankan tugas jurnalistik terhalang dan mendapat intimidasi.
Tugas wartawan adalah untuk mengabarkan informasi kepada masyarakat, terutama terkait bencana banjir yang tengah melanda wilayah tersebut. tindakan represif seperti itu tidak seharusnya terjadi di negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers.
Desakan parah Wartawan kepada Bupati Basam Kasuba untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang diduga melakukan kekerasan, dan memastikan perlindungan bagi wartawan yang bertugas. Jangan sampai aparat yang seharusnya melayani dan melindungi masyarakat justru menghalang-halangi tugas pers yang sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Kunjungan kerja Gubernur Malut Serly Laos dan Tenaga Ahli BNPB Mayjen TNI Denny Herman ke posko utama bencana bertujuan untuk meninjau langsung penanganan darurat bencana banjir yang terjadi akibat meluapnya aliran sungai di beberapa daerah, termasuk Desa Amasing, Kecamatan Bacan Barat. Para wartawan hendak mengkonfirmasi langsung kepada Gubernur terkait proyek penanganan darurat normalisasi sungai dan pembangunan jeti yang saat ini menjadi sorotan.
Proyek tersebut berlokasi di Desa Amasing, dengan nomor kontrak 360/SPMK-08/BPBD/V/2025. Namun, ada dugaan bahwa pelaksanaan proyek tersebut justru memperburuk kondisi banjir. Menurut laporan para wartawan, aliran mulut sungai sengaja diperkecil agar akses kendaraan proyek bisa lancar. Hal ini memicu meluapnya air sungai saat hujan deras dan menyebabkan banjir besar di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah diminta transparan dalam mengelola proyek penanganan bencana ini. “Kami ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di lapangan, dan mengapa proyek yang seharusnya mengurangi dampak banjir justru menimbulkan masalah baru. Wartawan berhak mendapatkan akses untuk melakukan peliputan tanpa gangguan.
Sementara itu, sejumlah wartawan yang diduga mengalami kekerasan saat peliputan menyampaikan rasa kekhawatiran mereka terhadap keselamatan saat menjalankan tugas. Mereka berharap aparat keamanan, khususnya TNI dan Polri, dapat menjaga netralitas dan memberikan perlindungan kepada insan pers agar dapat bekerja dengan bebas dan aman.
Insiden ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga hubungan baik dengan media massa yang berperan sebagai pilar demokrasi dan pengawas pembangunan. Wartawan Halsel akan mengawal proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan ini hingga tuntas dan meminta agar pelaku dapat diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Masyarakat diharapkan dapat terus mendukung peran media dalam menyampaikan informasi akurat dan berimbang, terutama dalam situasi darurat bencana. Dengan demikian, pemerintah dan seluruh elemen terkait dapat bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menangani bencana dan pembangunan di Halmahera Selatan.
Pewarta ( LM. Tahapary )
