Bulukumba – Aksi massa nelayan yang dipimpin Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) di Bulukumba, Rabu (17/9/2025), menjadi tamparan telak bagi pemerintah daerah. Dua kantor dinas – Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan dan Dinas Perikanan Bulukumba – disegel sebagai bentuk protes atas kemandulan birokrasi menghadapi problem nelayan.
Massa menilai Cabang Dinas Kelautan tidak lebih dari simbol kosong yang sekadar menyerap anggaran, namun gagal menjalankan mandat. Padahal, Surat Bupati Bulukumba tertanggal 1 September 2025 sudah jelas memerintahkan agar Cabang Dinas mengambil langkah konkret menjaga stabilitas wilayah pesisir.
“Kalau hanya duduk di balik meja tanpa keberanian mengambil keputusan, lebih baik bubarkan saja instansi itu!” seru salah satu orator, disambut gemuruh sorakan massa.
Akar kemarahan publik berasal dari agenda pertemuan nelayan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel yang akan digelar Kamis (18/9/2025). Nelayan merasa dikesampingkan dan Cabang Dinas dianggap cuci tangan, padahal kantor tersebut seharusnya jadi garda terdepan mengawal kepentingan lokal.
“Jika Cabang Dinas menutup mata, lalu apa gunanya keberadaan mereka di Bulukumba? Jangan hanya jadi stempel birokrasi tanpa kerja nyata,” lanjut massa.
Penyegelan dua kantor dalam sehari menjadi simbol puncak frustrasi rakyat terhadap pemerintah. Tindakan itu bukan sekadar protes, melainkan vonis publik bahwa birokrasi di sektor kelautan dan perikanan gagal menjalankan fungsi.
PATI menegaskan, aksi ini adalah peringatan keras: pemerintah tak bisa lagi bermain-main dengan nasib nelayan, tulang punggung ekonomi pesisir. Jika tuntutan mereka terus diabaikan, gelombang kemarahan bisa berubah jadi perlawanan yang lebih besar.
“Negara ada karena rakyat. Jangan biarkan nelayan merasa asing di tanah dan lautnya sendiri. Kalau pejabat hanya sibuk rapat tanpa solusi, maka rakyatlah yang akan mengambil alih,” tutup PATI dengan lantang.
Pewarta: Akbar
