HALMAHERA SELATAN – Polemik sengketa lahan di area Bandara Oesman Sadik, yang terletak di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, bukan hanya persoalan hak atas tanah yang menjadi sorotan, namun juga sikap Kepala Bandara (KBANDARA) yang dinilai dan diduga “alergi” untuk bertemu dengan wartawan dan masyarakat, khususnya para pemilik lahan yang merasa dirugikan.
Menurut laporan yang dihimpun oleh tim Media Berita Baru.Com
sudah tiga kali perwakilan wartawan bersama masyarakat dan para pemilik lahan berusaha menemui Kepala Bandara Oesman Sadik guna membicarakan secara langsung perihal status lahan yang kini mau di gunakan sebagai bagian dari runway landasan pacu bandara. Namun, hingga kini, upaya tersebut selalu menemui jalan buntu.
Pihak bandara beralasan bahwa KBANDARA sedang menjalankan tugas luar daerah setiap kali dihubungi untuk audiensi. Anehnya, tidak pernah ada pemberitahuan resmi mengenai tujuan tugas luar tersebut.
Salah seorang anggota keluarga pemilik lahan menyampaikan rasa kecewa mereka kepada awak media. Ia menyebut bahwa sikap tertutup KBANDARA mencerminkan tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan atau melalui mediasi yang terbuka dan adil. sudah tiga kali kami datang dengan itikad baik, tapi hasilnya selalu nihil,” ujarnya dengan nada kesal.
Pegawai bandara pun tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai. Ketika ditanya mengenai kepergian KBANDARA atau nomor telepon yang bisa dihubungi, mereka menjawab bahwa hal tersebut harus seizin langsung dari Kepala Bandara. Kondisi ini menambah kesan bahwa komunikasi antara otoritas bandara dan masyarakat sangat buruk.
Di sisi lain, warga juga mengeluhkan kurangnya transparansi dalam proses pembangunan dan perluasan area bandara yang mencakup lahan-lahan milik warga. Tidak adanya kejelasan soal ganti rugi.
Pihak keluarga pemilik lahan menegaskan bahwa jika tidak ada kejelasan dari KBANDARA dalam waktu dekat, mereka akan mengambil langkah sendiri. Meski tidak dijelaskan secara rinci langkah apa yang dimaksud, namun pernyataan itu menyiratkan bahwa masyarakat sudah sangat jenuh dan kehilangan kesabaran.
“Kami masih berharap penyelesaian yang baik, tapi kalau KBANDARA terus menghindar, maka kami tidak akan diam. Kami punya cara kami sendiri,” kata salah satu perwakilan warga dengan nada serius.
Permasalahan ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan untuk segera turun tangan. Bandara adalah fasilitas vital negara, dan seharusnya dikelola dengan prinsip keterbukaan, pelayanan publik, serta menjunjung tinggi hak-hak masyarakat lokal. Jika komunikasi antara pimpinan bandara dan masyarakat saja tidak bisa terjalin, maka bagaimana mungkin kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat terjaga?
Sampai berita ini diturunkan, KBANDARA Oesman Sadik Labuha Bacan belum memberikan tanggapan resmi, meskipun tim media telah mencoba menghubungi melalui jalur formal dan informal. ( LM. Tahapary )
