Beritabaru.com.Bengkulu – suasana panas terasa di depan Mapolda Bengkulu ketika Ketua Umum Organisasi Masyarakat Maju Bersama Bengkulu (OMBB), M. Diamin, bersama rombongan dari berbagai ormas dan LSM, termasuk Ketua BCW, Yasmidi, turun ke jalan. Mereka datang dengan satu tujuan: menuntut keadilan atas konflik tanah yang semakin merugikan masyarakat kecil di kawasan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Senin 09/12/2024.
Namun, sebelum orasi dimulai, pihak Mapolda Bengkulu sigap mengundang perwakilan demonstran untuk berdialog. Respons cepat ini memberikan ruang bagi suara masyarakat yang diwakili oleh para demonstran untuk disampaikan langsung kepada aparat penegak hukum.
Suara Tegas untuk Aparat dan BPN
Dalam wawancara dengan media, M. Diamin menegaskan bahwa laporan mereka terkait dugaan praktik mafia tanah telah masuk ke Aparat Penegak Hukum (APH) beberapa minggu lalu. “Kami ingin memastikan, kasus ini tidak hanya berhenti di atas meja. Rakyat butuh keadilan, dan kami tidak akan diam sebelum masalah ini selesai,” tegasnya dengan nada berapi-api.
Tidak hanya sampai di Mapolda, Yasmidi, Ketua BCW, menyatakan bahwa langkah berikutnya adalah aksi besar-besaran di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu. “BPN harus segera bertindak. Jangan sampai ada kesan mereka berpihak pada mafia tanah. Kami akan terus mendesak hingga masalah ini tuntas!” ujarnya lantang.
BPN di Bawah Sorotan
Orasi M. Diamin semakin menyulut semangat para peserta aksi. Ia secara terang-terangan menyebut ada dugaan keterlibatan pihak BPN Bengkulu yang dianggap melindungi mafia tanah. “Ada apa dengan BPN Kota Bengkulu? Mengapa mereka seolah tutup mata? Kami tidak akan tinggal diam. APH harus segera mengambil langkah tegas!” serunya di tengah kerumunan.
Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap kezaliman yang dialami masyarakat kecil. Para demonstran menyerukan agar aparat dan BPN segera menunjukkan keberpihakan mereka kepada rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir oknum.
Harapan Rakyat
Demo ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi juga wujud perjuangan masyarakat kecil melawan praktik mafia tanah yang semakin merajalela. “Tanah adalah hak rakyat, bukan mainan para mafia,” tutup M. Diamin dalam orasinya, penuh semangat membara.
Harapan besar kini ada di pundak APH dan BPN untuk segera memberikan keadilan dan menyelesaikan permasalahan ini, agar masyarakat bisa hidup tenang tanpa bayang-bayang ketidakpastian atas tanah mereka sendiri. (Uj)**
