Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang bertujuan untuk menjadi pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan, dihadapkan pada tantangan sosial yang kompleks. Laporan terbaru menunjukkan adanya peningkatan aktivitas prostitusi di sekitar wilayah pembangunan IKN. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap citra pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Data yang dikumpulkan hingga 7 Juli 2025 mengindikasikan adanya puluhan pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di area tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tertarik oleh tingginya jumlah pekerja konstruksi yang membutuhkan layanan tersebut. Modus operandi yang digunakan umumnya memanfaatkan platform media sosial untuk menawarkan jasa, dengan tarif yang bervariasi. Biaya sewa kamar penginapan harian dilaporkan sekitar Rp 300.000, sementara harga jasa kencan berkisar antara Rp 400.000 hingga Rp 700.000.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengakui adanya masalah ini dan tengah berupaya untuk mengatasinya. Upaya penegakan hukum terus dilakukan melalui koordinasi dengan aparat kepolisian. Namun, pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan. Hal ini termasuk program pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi para PSK agar mereka dapat memperoleh pekerjaan alternatif yang lebih layak dan bermartabat.
Keberadaan bisnis prostitusi di sekitar IKN menimbulkan beberapa kekhawatiran. Selain berdampak negatif terhadap citra pembangunan IKN, hal ini juga berpotensi meningkatkan angka penyebaran penyakit menular seksual dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif dan berkelanjutan. Pembangunan IKN harus diiringi dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat bagi seluruh warganya. Keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari keberhasilan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Pewarta: Muh. Yunus, Kaperwil Kalimantan Timur
