Beritabaru.com.HAL-SEL – Sebuah pesawat komersial yang bertolak dari Ternate menuju Bandara Oesman Sadiki di Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, gagal mendarat pada Senin pagi (5/5/2025). Gagalnya pendaratan ini diduga disebabkan oleh asap tebal yang menyelimuti area ujung landasan pacu dari arah timur bandara.
Pantauan media ini menunjukkan bahwa jarak pandang di sekitar area tersebut terganggu signifikan oleh kepulan asap putih pekat yang berasal dari aktivitas pembakaran lahan warga. Asap tersebut menciptakan hambatan visual bagi pilot saat hendak melakukan pendekatan akhir ke landasan, sehingga pesawat tidak bisa melakukan pendaratan dengan aman.
Menurut informasi yang dihimpun dari sumber di lapangan, asap berasal dari lahan milik warga yang terletak persis di ujung bandara. Lahan tersebut diketahui telah berstatus zona merah dan dilarang untuk beraktivitas sejak tahun 2015. Meski demikian, sejumlah warga tampak mulai kembali memanfaatkan lahan mereka untuk berkebun, bahkan membuka kapling tanah untuk dijual kepada masyarakat.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa mereka merasa kecewa dan dikhianati oleh pemerintah daerah maupun pihak bandara. Pasalnya, sejak diberlakukannya larangan aktivitas di zona merah tersebut, tidak ada kejelasan hukum maupun ganti rugi yang diterima oleh pemilik lahan.
“Bayangkan, sudah hampir 10 tahun kami dilarang berkebun dan membangun apa pun di lahan milik kami sendiri. Padahal dari kebun inilah kami membiayai sekolah anak-anak kami. Pemerintah janji mau selesaikan tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Kami merasa dibohongi,” ujarnya dengan nada kesal.
Warga lainnya menambahkan bahwa mereka telah berulang kali meminta klarifikasi kepada pemerintah kabupaten dan otoritas bandara, namun tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan. Kini, karena sudah tidak sanggup lagi menunggu dan mengalami kerugian secara ekonomi, warga memutuskan untuk kembali beraktivitas di lahan tersebut.
“Mulai hari ini kami akan kembali bertani, dan sebagian dari kami juga berniat untuk menjual kapling-kapling tanah kepada masyarakat luas. Ini bentuk protes kami terhadap ketidakadilan yang selama ini kami alami tegas warga.
Kejadian ini menyeroti kembali pentingnya senergi antara otoritas bandara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik lahan lahyyang menyangkut keselamatan penerbangan tanpa penyelesaian yang jelas, situasi seperti ini bisa terulang dan mengganggu layanan transportasi udara di wilayah Halmahera Selatan.
Di sisi lain, berdasarkan informasi dari salah satu warga pemilik lahan mengatakan babhwa, pihak bandara akan memanggil empat pemilik lahan yang ada di ujung bandara untuk duduk bersama.
Masayarakat juga meminta Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dan gubernur Maluku Utara untuk turun langsung melihat kondisi lahan masyarakat terutama yang ada diujung bandara, masyarakat sudah tidak lagi beraktivitas karena masuk zona merah.
Akan tetapi pemerintah daerah dan pihak bandara tidak kunjung untuk di selesaikan.
Coba bayangkan Bapak menteri dan ibu gubernur, kalau kami beraktivitas bertanam mungkin selama ini kami menikmati hasil nya, apalagi hasil perkebunan seperti kelapa, coklat dan pala harganya pantastis. (LM.Tahapary)
