Beritabaru.com.Bulukumba – Polemik terkait dugaan pungutan masyarakat untuk pembangunan lapak di Pasar Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, mencuat ke permukaan. Isu ini menjadi perhatian Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI), yang langsung turun ke lapangan untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.
Dalam investigasinya pada 18 Januari 2025, tim PATI bertemu dengan Kepala Desa Tambangan, H. Thalib, untuk menggali klarifikasi. Menanggapi isu yang berkembang, H. Thalib membenarkan adanya pengumpulan dana, namun menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan melalui mekanisme yang transparan.
“Kami membangun lapak di Pasar Kalimporo sebagai bagian dari aset desa. Setelah selesai, lapak tersebut ditawarkan kepada pedagang dengan kontribusi sebesar Rp 2.500.000. Ini bukan pungutan liar, melainkan bentuk partisipasi pedagang untuk mendukung pengelolaan lapak oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” jelas H. Thalib.
Menurutnya, para pedagang yang memanfaatkan lapak tersebut tidak dikenakan batas waktu selama mereka mematuhi aturan, termasuk larangan memperjualbelikan lapak tanpa persetujuan pengelola. Sistem ini dirancang untuk menciptakan kestabilan dan menghindari konflik di masa depan.
“Kami ingin memastikan pasar ini dikelola secara profesional melalui BUMDes agar dapat berkembang. Selain itu, kami juga sedang merancang musyawarah terkait pembangunan fasilitas WC umum. Ini bertujuan membuka lapangan kerja bagi warga sekaligus menjaga kebersihan pasar,” tambahnya optimis.
Meski sempat menjadi bahan perbincangan hangat di masyarakat, suasana di Pasar Kalimporo tetap kondusif. Kehadiran tim investigasi Lembaga PATI turut memberikan angin segar agar transparansi dan keadilan terus terjaga dalam pengelolaan aset desa.
Dengan langkah-langkah ini, Desa Tambangan berupaya menjadikan Pasar Kalimporo sebagai pusat ekonomi desa yang tidak hanya memberdayakan warga, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.
Pewarta:Akbar
